SUMEDANG, PATROLINDO.COM
Terus bergulir sengketa Pemilihan kepala desa ( Pilkades ), Digital yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 28 Oktober 2026, di Desa Haurkuning Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang.

kini menyisakan masalah dan menjadi sorotan tajam dari berbagai lapisan elemen masyarakat dan publik, terkait adanya dugaan keras rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang terindikasi adanya kecurangan dalam pemilihan kepala desa ( Pilkades ).
Calon Petahana Nomor Urut Satu, Mumuh, Sudah menyiapkan empat pengacara demi untuk melakukan upaya gugatan baik pidana maupun perdata, terkait hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diduga keras terjadi kecurangan yang masif, seperti halnya yang tampak terlihat di dasbor pengumuman hasil perolehan suara pertama muncul tidak sesuai dengan SK penetapan nomor urut calon. Pada dasbor pengumuman tersebut.pemberitahuan keputusan panitia Kabupaten seharusnya, Mumuh nomor urut satu, Ai Yuyun Wahyuni nomor urut dua, dan Ahya, nomor urut tiga, "tapi kenapa..? di dasbor pengumuman itu, Ahya nomor urut dua yang memperoleh suara terbanyak, sedangkan Ahya, nomor urut tiga sesuai dengan SK penetapan Sumedangkab.go.id. Calon nomor urut, ini kan aneh bin ajaib sistem digital bisa terjadi seperti itu, "Ungkap Mumuh calon petahana.
“Disampaikan Mumuh, sudah dipersiapkan empat Pengacara dari Kantor Hukum AIF Indonesia & Rekan, guna menempuh Jalur Hukum baik pidana maupun perdata.

Empat pengacara yang disiapkan untuk mengawal sengketa Pilkades ini, yaitu : 1. Alfin Putrawan,. S.H. M.H,.CIL,CPM,. CPArb,.CPCLE,.CDBP,.CPC,.CML,.CTLC.
2.Hendriatna,.A.H,.M.H.
3.Ferry Arya Putra,.A.H,.M.H,.C.Med,.CPLA
4.Heri Heryadi,.S.H,. kesemuanya Advokat, Penasehat hukum pada kantor AIF Indonesia & Rekan. Yang beralamat di jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat.
Dari empat pengacara selaku penerima surat kuasa ini, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa Mumuh, guna melakukan upaya Pendampingan, Pembelaan, Perlindungan, serta mewakili pemberi Kuasa dalam tindakan hukum yang di perlukan sehubungan dengan sengketa pelaksanaan Pilkades di Desa Haurkuning, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, khusus berkaitan adanya Kejanggalan, ketidak konsistenan dalam proses tahapan, publikasi serta rekapitulasi hasil perolehan suara sehubungan ada dugaan keras dalam pemilihan kepala desa Pilkades, terindikasi keras adanya kecurangan dalam sistem e-voting ( daring ), di Desa Haurkuning Paseh.
Ditempat terpisah salah satu Pengacara, Hendriawan, S.H,.M.H,.dari kantor hukum Aif Indonesia & rekan, pada awak media, Senin ( 16/11/2026 ) Mengatakan terkait sengketa Pilkades Digital yang terjadi adanya dugaan Kejanggalan, “Kami selaku penerima surat kuasa dari klien kami, terkait adanya Kejanggalan pada Pilkades di Desa Haurkuning, akan melakukan tuntutan yang pertama : Calon Kades Petahana nomor urut satu, Mumuh, minta perhitungan suara dihitung ulang kembali sesuai dengan data pemilih berikut struk yang masuk kotak suara untuk di buka semua per tps di mulai dari TPS satu bilik satu dan 2, hingga TPS dua bilik satu, bilik dua dan TPS tiga, Bilik satu dan bilik dua, yang disesuaikan dengan daftar pemilih yang hadir pada pencoblosan surat suara.
“Karena adanya dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh oknum salah satu pihak panitia di tingkat Kabupaten, buat apa dibentuk panitia desa di tingkat kecamatan, kalau toh akhirnya semua perlengkapan logistik bilik surat suara diambil secara paksa tanpa ada persetujuan dari panitia desa, oleh dinas DPMD selaku Ketua panitia Pilkades di tingkat kabupaten, sehubungan ada Kejanggalan dari salah satu calon yang mengajukan keberatan hasil penghitungan surat suara maka musyawarah rapat pleno di tingkat panitia desa belum bisa dilaksanakan menggelar pleno, Akhirnya malam itu juga sekitar pukul 23.00.Wib, Pihak panitia Pilkades tingkat Kabupaten dari dinas DPMD, mengambil paksa semua logistik bilik suara tanpa ada persetujuan dan penyerahan dari Panitia Desa dan BPD desa Haurkuning, malam itu juga semua Bilik suara di angkut di bawa oleh pihak Kadis DPMD, kemudian esok hari pada tanggal 29 Oktober 2026. Ketua panitia Pilkades tingkat kabupaten, merangkap selaku kepala dinas DPMD, Widodo, Telah menggelar rapat pleno hasil penghitungan rekapitulasi suara Desa Haurkuning Kecamatan Paseh, yang melibatkan unsur Porkopimda Kabupaten, Ini sangat ironis dan jelas melanggar PERDA, secara regulasi jelas telah dilanggar dan tentunya merugikan klien kami, “Kata Hendriawan.
Disisi lain terjadi pengambilan paksa logistik berupa kotak suara tanpa ada persetujuan dari panitia desa, yang seharusnya disimpan di kantor desa yang sudah jelas aturannya.
“Mestinya perlengkapan penghitungan suara di simpan di kantor desa, itu dapat dilihat dalam pasal 68 Perda Nomor 3 tahun 2026, Ini yang terjadi malah di ambil oleh dinas, “Tandasnya.
Kedua, adanya Kejanggalan dalam jumlah suara. Disitu terdapat duplikasi di antara nomor dua dan nomor satu itu, nilainya sama dalam TPS 1, “Ini bukan kebetulan, karena gak ada kebetulan dalam hal – hal seperti ini. Itu menjadi bukti otentik suatu Kejanggalan dan Kami menduga keras disini terjadi hu kecurangan yang dilakukan oleh pihak oknum tertentu sehingga Kami mengajukan keberatan, “Ungkap Hendriawan.
Masih lanjut Hendriawan, di dasbor yang memiliki PIN dipegang oleh DPMD Sumedang, sedangkan Panitia perangkat desa dan BPD yang telah terbentuk di desa, oleh muspika seharusnya bertanggungjawab disini adalah lingkup desa, maka segala sesuatunya harus dilakukan di desa, “Ini malah PIN di pegang oleh pihak kabupaten dan ketika dibuka pertama pada pukul 14.00 Wib, itu ada Kejanggalan ketidak konsistenan, “Terangnya.
Dikatakannya, Hendriawan, Data digital sudah menggunakan rumus sehingga Impossible, jika ada kesalahan. "Maka disini kami menduga keras bahwa terjadi manipulasi data sehingga ini merupakan pelanggaran dari pemilihan kades disisi dan ini sangat melanggar Perda.
Selain itu, pada penetapan pemenang calon seharusnya oleh panitia, akan tetapi ditetapkan melalui Dasbor oleh kabupaten, “Ini aneh dan sehingga sangat merugikan klien kami, maka kami akan menuntut agar kotak suara di buka untuk di hitung ulang, “Tegasnya.
“Penghitungan ulang dimaksud dengan cara kotak suara itu, dikembalikan terlebih dahulu ke desa dan diperiksa apakah masih utuh dan belum dibuka secara paksa, atau masih utuh, jika masih benar-benar utuh,maka harus dihitung secara manual untuk dibuktikan,” kalau sudah terbukti disitu baru Kami terima, “Ucapnya.
Selain itu, Di pasal 64, pembukaan kotak hasil cetakan suara apabila Perangkat elektronik mengalami kerusakan permanen, terdapat perselisihan hasil penghitungan suara yang memerlukan pembuktian fisik atas persetujuan saksi dan pengawas. "Kami menduga ini terjadi karena ada kelicikan ada oknum yang memainkan data sehingga sangat merugikan klien kami, "Tegasnya.
Selanjutnya di point C pasal 64 tersebut. sambungan dari Poin B di mana terdapat perselisihan di sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.disini perintah pengadilan itu adalah alternatif terakhir yang bukan satu-satunya "jelas pada pasal 64 itu, bisa dibuka asal ada persetujuan saksi dan pengawas, "Tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Kabupaten Sumedang, Widodo, yang merangkap selaku ketua panitia Pilkades tingkat kabupaten, saat dikonfirmasi Menyampaikan terkait Pilkades apabila merasa tidak puas terhadap hasil penghitungan suara Pilkades, "silakan saja sebagai warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila tidak puas menerima kekalahan dari hasil Pilkades, "Pungkasnya. ( Anto
