MAJALENGKA, PATROLINDO.COM – Warga sekitar lokasi pertambangan pasir dan batu yang diduga tidak memiliki izin mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas ketegasannya menutup aktivitas galian C ilegal yang tidak mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Penutupan lokasi tambang tersebut dilakukan Gubernur Jawa Barat bersama tokoh masyarakat Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Lokasi pertambangan pasir dan batu itu berada di ruas Jalan Lingkar Selatan Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, serta beberapa titik di Blok Dogol, Desa Indrakila, Kecamatan Sindang. Lokasi galian yang diduga tidak mengantongi izin tersebut memiliki luas areal mencapai 46 hektare dan disebut telah beroperasi selama bertahun-tahun.
Bahkan, aktivitas pertambangan tersebut diduga telah menelan korban jiwa. Namun, persoalan tersebut disinyalir tidak tersampaikan secara terbuka, sehingga seolah-olah tidak ada permasalahan terkait korban jiwa akibat aktivitas pertambangan tersebut.
Kegiatan penambangan pasir dan batu itu setiap harinya mengangkut material menggunakan ratusan dump truck dan truk engkel untuk dijual ke luar daerah, sebagai kebutuhan pembangunan pabrik di sejumlah wilayah, baik di Majalengka maupun Cirebon dan Indramayu.
Kendaraan pengangkut material tersebut hampir setiap saat melintasi jalur Rajagaluh–Garawastu serta jalan raya Majalengka–Leuwimunding–Sindangwangi.
Sebagian material pasir dan batu kerap berjatuhan di jalan raya sehingga mengotori jalan. Selain itu, debu beterbangan karena truk pengangkut material tersebut tidak menggunakan penutup terpal.
Mantan Kepala Desa Pajajar, Jubed, saat ditemui awak media di lokasi, Rabu (18/11/2026), membenarkan adanya penutupan lokasi galian C yang telah lama beroperasi. Lokasi galian tersebut berada di Blok Dogol dan di samping Desa Teja, tepatnya di bekas kebun karet kawasan lahan hutan yang terdapat sumber resapan air.
“Ini dilakukan atas desakan warga melihat keprihatinan alam Majalengka yang dirusak akibat tangan-tangan pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi dampak lingkungan dan kelestarian alam Majalengka, pengusaha hanya melihat dari keuntungan belaka,” ucap Jubed.
Selain kerusakan lingkungan, masyarakat juga merasa terganggu dengan aktivitas galian C karena kendaraan pengangkut material mengotori lingkungan dan menyebabkan jalan rusak.
Terlebih saat musim kemarau, cuaca panas disertai debu yang beterbangan dari truk-truk yang hilir mudik dinilai tidak mengindahkan lingkungan maupun memperhatikan kondisi masyarakat sekitar.
Dalam kegiatan penertiban tersebut, rombongan kemudian memasang pita pembatas di lokasi galian dan pintu masuk sebagai tanda larangan operasional tambang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang datang langsung ke lokasi galian, menghubungi pihak pengelola dan meminta agar aktivitas penambangan liar tersebut segera dihentikan.
KDM juga menghubungi penanggung jawab galian untuk menghentikan operasional. Apabila pengusaha ingin melanjutkan aktivitas penggalian, maka harus terlebih dahulu menempuh proses perizinan. Adapun kelayakan operasional nantinya akan dikaji ulang oleh instansi terkait.
“Dampak galian ilegal, jalan kabupaten menjadi rusak parah akibat banyaknya angkutan dump truck yang melebihi muatan atau beban tonase. Yang diuntungkan para pengusaha galian ilegal, sedangkan Pemkab Majalengka hanya menanggung beban kerusakan jalan,” tegasnya.
Dedi Mulyadi menegaskan, dirinya tidak melarang para pengusaha untuk berinvestasi di Kabupaten Majalengka. Namun, prosedur pengurusan izin harus ditempuh agar aktivitas usaha tidak mengganggu lingkungan maupun keamanan pengguna jalan, mengingat kendaraan pengangkut material setiap saat hilir mudik keluar masuk lokasi galian.
“Apalagi jika tanah, pasir, dan batu ini sekarang diangkut ke luar kabupaten, jalan kita rusak, lingkungan kita rusak, kabupaten lain yang diuntungkan untuk memenuhi kebutuhan material,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pengusaha maupun pihak yang melakukan penggalian pasir dan batu untuk menghentikan aktivitasnya apabila belum mengantongi izin yang sesuai ketentuan.
“Tidak peduli lahan galian milik siapa, kalau tidak mengantongi izin ya pasti ditutup, karena jelas ini telah merusak alam dan lingkungan serta banyak dikeluhkan oleh masyarakat di sekitar lokasi galian. Jika masih ada yang melakukan aktivitas penambangan yang masih saja nakal, nanti akan berurusan dengan hukum,” pungkasnya.
(Anto)