Sumedang — Patrolindo.com
Pembangunan Bendung Rengrang di Blok Pangaritan, Desa Cijambe, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang justru menjadi ironi pahit bagi para petani lokal. Sudah hampir delapan tahun lamanya, sekitar 4 hektare lahan sawah produktif milik warga dibiarkan terbengkalai tanpa bisa digarap, akibat terganggunya saluran irigasi oleh material proyek bendung yang tak kunjung selesai.
Video Terkait :
Lahan-lahan tersebut merupakan milik dari sepuluh petani: Enca Sutarsa, Ningsih, Suarta, Oyib, Jana, Otong Sutaryat, H. Encing, Rasidi, Tata, dan Emi—yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.
Saat dikonfirmasi oleh tim Patrolindo, para pemilik lahan mengaku kehilangan mata pencaharian utama mereka. Klasifikasi sawah yang terdampak adalah sawah produktif dengan kapasitas panen tiga kali dalam setahun. Namun kini, sawah itu hanya menjadi hamparan kosong tanpa manfaat ekonomi.
“Kami tidak menghalangi pembangunan nasional, tapi alangkah bijaknya kalau pemerintah juga mendengar keluhan kami sebagai rakyat kecil. Sawah itu satu-satunya sumber penghidupan kami,” ungkap Enca Sutarsa, salah satu petani terdampak.
Pemerintah pusat maupun daerah terkesan abai terhadap penderitaan para petani ini. Selama delapan tahun, tidak ada kejelasan status pembebasan lahan. Sementara proyek berjalan, warga hanya menjadi penonton di atas puing-puing janji pembangunan.
Galery :
Yang lebih ironis, hingga kini belum ada ganti rugi atau solusi konkret dari pihak berwenang. Petani hanya menerima ketidakpastian dan kerugian yang tidak bisa dihitung dengan angka, karena yang hilang bukan hanya pendapatan, tetapi harga diri dan keadilan.
“Air yang dulu mengalir ke sawah kami kini terputus karena material proyek. Kami sudah tidak bisa tanam, tidak bisa panen. Lalu kami harus hidup dari apa?” tanya salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Proyek yang seharusnya membawa kesejahteraan malah menjadi penyebab krisis ekonomi mikro di tingkat desa. Pemerintah justru terlihat tidak hadir saat rakyatnya menjerit.
Warga berharap agar pemerintah segera melakukan pembebasan lahan secara adil dan transparan, serta memperbaiki saluran air agar pertanian bisa kembali berjalan.
Jika tidak, maka bukan tidak mungkin ketidakpercayaan terhadap proyek-proyek strategis nasional akan tumbuh di masyarakat akar rumput.
“Jangan sampai pembangunan nasional menjadi alasan untuk mengorbankan petani kecil. Kami tidak meminta lebih, hanya minta keadilan,” tutup Enca dengan nada getir.
Reporter: Tim Redaksi Patrolindo Asgun | Editor: MR
