Sumedang, PATROLINDO.COM – Kekhawatiran warga RT 003/RW 019 Lingkungan Hegarmanah, Kecamatan Sumedang Utara, terkait pembangunan perumahan subsidi di lereng Gunung Pipisan bukanlah isapan jempol belaka. Proyek yang kini tengah berjalan itu telah menimbulkan keresahan sosial dan kekhawatiran ekologis yang semakin nyata. (14/04/2025)
Baru-baru ini, kejadian banjir melanda wilayah Dusun Hegarmanah, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, diduga kuat akibat dampak pembangunan tersebut. Peristiwa terjadi pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB, dan mengakibatkan dapur rumah warga tergenang air.
“Hal ini diduga karena saluran air belum dibenahi,” ujar salah seorang warga Dusun Hegarmanah yang enggan disebutkan namanya.
Warga menilai, ketidaksiapan sistem drainase dan minimnya perencanaan lingkungan dari pengembang menjadi penyebab utama bencana kecil tersebut—yang dikhawatirkan bisa menjadi besar bila tidak segera ditangani.
Video Terkait dampak Pembangunan Perumahan di Gunung Pipisan
Kegelisahan ini tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar proyek, tetapi juga oleh warga di desa tetangga. Tata Sapta, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kebonjati yang wilayahnya berbatasan langsung dengan lokasi pembangunan, menyayangkan kurangnya komunikasi dari pihak pengembang.
“Saya sebagai anggota BPD mendapat banyak keluhan dari warga. Mereka bertanya harus mengadu ke mana soal dampak pembangunan ini. Tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada warga kami, padahal kami juga terdampak,” ujar Tata.
Tata pun mendesak agar pengembang segera melakukan perbaikan, terutama pada sistem saluran air yang kini menjadi sumber kecemasan utama warga.
“Warga Dusun Giriharja, khususnya, sangat cemas jika suatu saat terjadi banjir yang lebih besar. Jangan tunggu sampai ada korban,” tegasnya.
Sebelumnya, salah seorang warga Hegarmanah yang diinisialkan JK menyuarakan keresahan serupa.
“Jadi warga teh, kudu ka saha, kudu kamana jeung kudu kumaha… hehehe,” katanya dengan nada getir.
Menanggapi kegelisahan publik, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang turun langsung melakukan peninjauan lapangan.
“Setelah kami lihat langsung, memang benar bahwa pengerjaan proyek ini berada di lereng perbukitan dan sangat mengkhawatirkan. Kami ingin memastikan sejauh mana perizinan pembangunan ini sudah diproses,” ujar Asep Roni Hidayat.
Namun, hingga kini belum ada solusi konkret yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (GAKDA) Kabupaten Sumedang, Yan Maha Rizzal, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi dan koordinasi dengan pengembang. Sayangnya, hasilnya masih jauh dari memuaskan.
Kini, masyarakat berharap ada ketegasan dari pemerintah daerah. Apakah keselamatan lingkungan dan warga akan dikedepankan, atau proyek pembangunan akan terus melaju tanpa memperhatikan suara rakyat?
Gunung Pipisan kini bukan sekadar bukit—ia adalah titik kritis antara pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. (AG/MR)
