JAKARTA | PATROLINDO.COM — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai pernyataan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, terkait insiden yang melukai pasukan UNIFIL sebagai pernyataan yang prematur. Hal ini merespons klaim Danon di Dewan Keamanan PBB yang menuding Hizbullah sebagai pihak bertanggung jawab dan menyatakan bahwa militer Israel (IDF) tidak menembak di dekat pos terdepan.
Menurut Hikmahanto, klaim tersebut mendahului penyelidikan resmi yang baru akan dilakukan oleh UNIFIL. Ia menilai sikap Israel tersebut seolah ingin menutupi fakta sebelum adanya bukti dari hasil investigasi independen.
Ketegasan Indonesia: “Zero Tolerance”
Indonesia melalui Duta Besar untuk PBB, Umar Hadi, secara tegas menolak segala alasan yang disampaikan oleh pihak Israel. Hikmahanto memberikan apresiasi atas sikap tersebut, mengingat posisi konsisten Indonesia di berbagai forum PBB yang menekankan prinsip “Zero Tolerance for Attack on Peacekeepers” (Nol Toleransi terhadap Serangan pada Pasukan Perdamaian).
“Investigasi UNIFIL harus independen dan menyebut secara tegas siapa yang bertanggung jawab agar tidak ada upaya melindungi pihak tertentu,” ujar Hikmahanto. Ia juga menegaskan bahwa jika tidak ada jaminan perlindungan dan akuntabilitas bagi penjaga perdamaian, Indonesia harus berani menyatakan tidak akan berkontribusi lagi dalam misi PBB di masa mendatang.
Seruan Peninjauan Ulang Pengiriman Pasukan
Senada dengan hal tersebut, praktisi media dan pengamat hubungan internasional, Solon Sihombing, menekankan pentingnya menanggapi isu sensitif ini dengan kepala dingin. Ia menilai gugurnya prajurit Indonesia ini berdampak besar pada hubungan internasional dan bilateral.
Solon mendorong dilakukannya penyelidikan komprehensif dari seluruh instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya:
- Evaluasi Keberadaan Pasukan: Mempertimbangkan apakah pasukan Indonesia perlu ditarik dari Lebanon.
- Penundaan Pengiriman: Mempertimbangkan untuk mengurungkan pengiriman tentara perdamaian ke wilayah konflik di Timur Tengah untuk sementara waktu.
- Koordinasi Nasional: Menyarankan agar Pemerintah (Presiden Prabowo) bersama DPR segera mengantisipasi situasi ini agar PBB memahami kondisi lapangan.
“Mengingat reputasi TNI sebagai salah satu pasukan perdamaian terbaik di dunia, rencana pengiriman pasukan ke wilayah seperti Gaza sebaiknya ditinjau ulang demi keselamatan prajurit dan kepentingan nasional,” pungkas Solon. (Luki)
About the Author
