Garut, | Patrolindo.com — : Pernyataan terbuka Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, soal praktik pungutan liar (pungli) di destinasi wisata unggulan seperti Sayang Heulang dan Santolo bukan sekadar kritik kebijakan teknis. Sejumlah sumber internal pemerintahan daerah menyebut, pernyataan itu mencerminkan ketegangan yang selama ini terpendam di lingkar inti kekuasaan Kabupaten Garut.
Video yang diunggah melalui media sosial pribadinya memuat frasa “rapor merah” dan penekanan pada keterbatasan ruang gerak. Dalam politik birokrasi, bahasa seperti ini jarang muncul tanpa latar belakang persoalan struktural.
Kritik Terbuka atau Sinyal Perlawanan?
Beberapa pejabat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir terjadi perbedaan pandangan terkait penanganan sektor pariwisata dan penertiban retribusi liar. Sumber tersebut menyebut adanya “tarik-menarik kewenangan” antara struktur teknis dinas dan jalur koordinasi pimpinan.
Dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah memang tidak otomatis memegang kendali operasional. Namun ketika kritik disampaikan langsung ke publik, itu bisa dibaca sebagai tekanan politik — bukan sekadar evaluasi internal.
Pertanyaannya: mengapa isu ini tidak diselesaikan melalui mekanisme rapat resmi dan justru dilempar ke ruang publik?
Penyebutan Figur Luar: Kebetulan atau Pesan Terselubung?
Pernyataan Putri Karlina yang menyebut gaya kepemimpinan Saepul Bahri Binzein (akrab disapa Om Zein) dan Citra Pitriyami memunculkan tafsir baru.
Dalam komunikasi politik, membandingkan kepemimpinan internal dengan kepala daerah lain sering dianggap sebagai kode ketidakpuasan. Apalagi kedua figur tersebut dikenal memiliki kontrol kebijakan yang kuat dan citra kepemimpinan lapangan yang tegas.
Seorang analis politik lokal menilai, langkah ini bisa menjadi bagian dari reposisi citra.
“Kalau ada jarak dengan pusat kekuasaan, biasanya figur akan membangun legitimasi langsung ke publik. Itu strategi klasik,” ujarnya.
Bayang-Bayang Peta Politik 2029
Walaupun Pilkada masih jauh, manuver elite biasanya dimulai lebih awal. Dalam sejarah politik daerah, relasi kepala dan wakil sering mengalami fase renggang menjelang pertengahan masa jabatan.
Beberapa faktor yang bisa memicu friksi:
Distribusi kewenangan yang tidak seimbang
Perbedaan gaya kepemimpinan
Perebutan pengaruh di birokrasi
Persiapan basis dukungan jangka panjang
Jika benar terjadi pergeseran komunikasi internal, maka publik bisa saja sedang menyaksikan fase awal konsolidasi kekuatan politik masing-masing kubu.
Media Sosial sebagai Arena Tekanan,
Fenomena ini juga memperlihatkan pergeseran taktik politik lokal. Kritik melalui media sosial memiliki dua efek: membangun citra responsif dan sekaligus memberi tekanan terbuka pada struktur yang dianggap lamban.
Namun strategi ini berisiko. Jika tidak diimbangi komunikasi internal yang solid, publik dapat membaca adanya dualisme kepemimpinan.
Fakta atau Persepsi?
Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Bupati Garut terkait dinamika tersebut. Tidak ada pula pernyataan eksplisit tentang konflik internal. Secara administratif, pemerintahan berjalan normal.
Namun dalam politik, absennya bantahan bukan berarti absennya persoalan.
Apakah ini benar-benar tanda “pecah kongsi”?
Ataukah sekadar dinamika biasa dalam pemerintahan yang sedang mencari ritme?
Yang jelas, publik Garut kini tidak hanya menyoroti persoalan pungli di kawasan wisata, tetapi juga mengamati dengan cermat relasi di pucuk kekuasaan daerah.
Jika komunikasi elite tidak segera diperjelas, isu ini bisa berkembang dari sekadar kritik kebijakan menjadi narasi konflik politik terbuka.Kabiro ( CM )
About the Author
