Oleh Dr. Chris Sorongan, M.A.,M.Th (Dosen Sekolah Tinggi Teologi Magelang)
Kepercayaan itu seperti kaca. Ia dibangun bertahun-tahun, tetapi retak dalam sekejap, dan sekali retak, tak pernah benar-benar kembali seperti semula.
Itulah yang terjadi setiap kali publik mendengar kabar bahwa alat-alat negara dipakai bukan untuk melindungi warga, melainkan untuk mengintai. Penyadapan di luar jalur hukum, intrik di balik pintu tertutup, dan kekuasaan yang bergerak tanpa mau dilihat: semua itu membuat orang bertanya, siapa sebenarnya yang sedang dilayani oleh negara?
Pertanyaan ini bukan khas satu negara. Skandal Watergate menjatuhkan seorang presiden Amerika. Bocoran Edward Snowden membuka mata dunia tentang pengawasan massal. Laporan forensik Amnesty International tentang spyware Pegasus menunjukkan bahwa teknologi pengintai kelas militer bisa jatuh ke tangan yang mengincar wartawan dan aktivis. Pola yang sama berulang: teknologi yang dibenarkan atas nama keamanan perlahan melampaui batasnya.
Saya menyebut gejala ini politik kegelapan: cara memerintah yang bekerja lewat ketertutupan, memakai alat negara untuk kepentingan di luar mandatnya, memegang banyak informasi tentang warga sambil menyembunyikan dirinya sendiri, dan kebal terhadap koreksi.
Hukum Ada, tetapi Jiwanya Hilang
Orang sering berharap masalah ini selesai dengan aturan yang lebih lengkap. Aturan memang penting. Pasal 28G UUD 1945 melindungi pribadi, keluarga, dan martabat warga. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa penyadapan harus diatur dengan undang-undang, dan bahwa rekaman hasil cara tidak sah tidak boleh dijadikan bukti.
Namun dua peneliti demokrasi, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, mengingatkan hal yang menggelisahkan: demokrasi zaman sekarang jarang mati lewat kudeta. Ia mati pelan-pelan, melalui langkah yang tampak sah. Aturan dipakai, prosedur dijalankan, tetapi isinya dikosongkan. Almarhum Satjipto Rahardjo, begawan hukum progresif kita, merumuskannya sederhana: hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Di sinilah persoalannya. Hukum yang kehilangan jiwa etisnya hanya menjadi topeng legalitas. Sekuat apa pun pasalnya, ia tidak akan menolong bila yang memegangnya tidak punya kompas moral.
Gagasan Tua yang Masih Menyala: Amanah
Karena itu, saya mengajak kita menengok sebuah gagasan yang sangat tua tetapi sangat relevan: kekuasaan adalah amanah.
Gagasan ini dikenal di banyak tradisi. Dalam Al-Quran, amanah harus disampaikan kepada yang berhak (QS An-Nisa: 58). Dalam Alkitab, raja Israel dilarang menumpuk kekayaan dan diwajibkan hidup di bawah hukum, “supaya hatinya jangan sombong terhadap saudara-saudaranya” (Ulangan 17). Teolog Dietrich Bonhoeffer, yang akhirnya dihukum mati karena melawan rezim Nazi, menyebut pemerintahan sebagai mandat: ia dititipkan, bukan dimiliki.
Intinya sama. Pejabat bukan pemilik kekuasaan. Ia penerima titipan, dan penitip akan menagihnya, baik rakyat di dunia ini maupun Tuhan pada akhirnya.
Bila kekuasaan adalah titipan, maka menyalahgunakannya adalah sesuatu yang lebih berat daripada pelanggaran pasal. Ia khianat: mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Tradisi keagamaan bahkan sudah mengenal etika privasi jauh sebelum ada teknologi sadap. Al-Quran melarang tajassus, yakni memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang (QS Al-Hujurat: 12). Alkitab menghormati ruang pribadi sampai ke urusan utang: si penagih harus menunggu di luar rumah orang yang berutang (Ulangan 24).
Alkitab juga mencatat betapa jahatnya kejahatan yang dibungkus prosedur. Raja Daud mengatur kematian Uria lewat medan perang yang tampak wajar. Ratu Izebel merampas kebun anggur Nabot melalui sidang, saksi, dan surat bermeterai raja. Semuanya tampak “sah”, dan semuanya dikecam sebagai kejahatan. Sejak ribuan tahun lalu, kitab suci sudah menolak menyamakan legalitas dengan keadilan.
Suara Nabi di Zaman Layar dan Sadapan
Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Almarhum Kuntowijoyo, sejarawan dan cendekiawan dari Yogyakarta, menawarkan kerangka yang ia sebut Ilmu Sosial Profetik. Ada tiga langkah: humanisasi (memanusiakan manusia), liberasi (membebaskan dari penindasan), dan transendensi (menjaga semuanya tetap berpijak pada nilai yang lebih tinggi).
Tradisi kenabian memberi contoh keberanian yang kita perlukan. Natan masuk ke ruang raja yang tertutup, membongkar rahasia yang sudah rapi disimpan, dan berkata, “Engkaulah orang itu.” Ia tidak memihak kubu mana pun. Ia berpihak pada keadilan, dan karena itu ia berani menegur siapa saja yang berkuasa.
Namun suara kenabian yang sehat juga tahu diri. Ia tidak berubah menjadi fitnah, perburuan kambing hitam, atau permainan menjatuhkan lawan. Kritik yang benar menuntut fakta yang diverifikasi dan memberi ruang pembelaan. Kita tidak bisa melawan politik kegelapan dengan kegelapan yang lain.
Empat Pagar untuk Kekuasaan
Dari semua itu, saya mengusulkan empat lapis pagar bagi kekuasaan.
Pertama, mandat yang jelas. Setiap kewenangan yang menyentuh hak warga harus punya dasar hukum, tujuan yang sah, dan batas yang tegas. Alat keamanan tidak boleh dipakai untuk urusan politik kelompok.
Kedua, keterbukaan. Rahasia boleh ada, tetapi ia harus menjadi pengecualian yang bisa diaudit, bukan kebiasaan. Pelapor yang membongkar penyimpangan harus dilindungi.
Ketiga, pengawasan. Pengawas harus punya pengawas. Izin pengadilan, lembaga independen, DPR yang kritis, pers yang bebas, dan masyarakat sipil yang hidup semuanya perlu bekerja. Reinhold Niebuhr mengingatkan bahwa moralitas pribadi tak otomatis menjamin moralitas lembaga. Kesalehan pemimpin tidak cukup; ia harus dilembagakan.
Keempat, pertobatan. Terdengar religius, tetapi ia sangat praktis. Lembaga yang salah perlu mengakui kesalahan, memulihkan korban, menghentikan praktik menyimpang, dan mengubah rancangan yang memungkinkan penyimpangan. Pertobatan sejati tidak berhenti pada pernyataan maaf, tetapi terlihat pada perubahan yang bisa diperiksa. Mengganti orang saja tidak cukup bila sistemnya tetap sama.
Harapan bagi yang Dirugikan
Bagaimana dengan mereka yang menjadi korban ketika semua jalur tertutup, pengadilan dikooptasi, dan suara dibungkam? Di sinilah tradisi iman menyumbang sesuatu yang tak bisa diberikan statistik: harapan bahwa tidak ada yang tersembunyi selamanya. “Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka,” kata Yesus (Lukas 12:2). Tradisi Islam menyebut hari ketika segala yang tersembunyi dinyatakan dan setiap amanah dimintai pertanggungjawaban.
Harapan ini bukan alasan untuk berpangku tangan. Justru sebaliknya, ia memberi tenaga bagi para pembela keadilan untuk bertahan tanpa menjadi sinis, dan berjuang tanpa menghalalkan segala cara.
Menjaga Kaca Tetap Utuh
Kepercayaan publik tidak dipulihkan oleh pidato. Ia dipulihkan oleh konsistensi: kekuasaan yang mau terlihat, mau diawasi, dan mau mengaku salah. Reformasi teknis perlu, tetapi tak akan cukup tanpa kebangkitan etika dan spiritualitas dalam menjalankan wewenang.
Bagi kita warga, tugasnya pun jelas. Kita perlu menjadi pengawas nurani publik: tidak mudah percaya kabar tanpa bukti, tetapi juga tidak diam ketika ada yang menyalahgunakan titipan. Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang baik bukan yang paling kuat mengawasi rakyatnya, melainkan yang paling rela diawasi rakyatnya.
Rujukan utama: Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu (2006); Levitsky & Ziblatt, How Democracies Die (2018); Bonhoeffer, Ethics (2005); Niebuhr, Moral Man and Immoral Society (1932); Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (2009); Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 dan No. 20/PUU-XIV/2016; Amnesty International, Forensic Methodology Report (2021).
About the Author
