TASIKMALAYA, PATROLINDO.COM — Persoalan status tanah Pangangonan di Desa Tanjungbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, yang telah menjadi polemik sejak 1982, mulai menemukan titik terang. Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta sejumlah pihak terkait.
Musdes tersebut turut dihadiri Ketua AWP (Aliansi Wartawan Pasundan) DPD Kabupaten Tasikmalaya, Deni Nugraha. Kehadirannya menjadi bagian dari perhatian dan pengawalan publik terhadap upaya penyelesaian persoalan pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Dalam forum musyawarah, persoalan tanah Pangangonan kembali dibahas, khususnya menyangkut kejelasan status kepemilikan dan administrasi pertanahan yang selama ini menimbulkan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat.
Berdasarkan penjelasan yang berkembang dalam Musdes, persoalan tersebut selama ini kerap dikaitkan dengan mekanisme tukar guling tanah. Namun, dari hasil penelusuran sejarah dan komunikasi antara Kepala Desa Tanjungbarang dengan Kepala Desa Lengkongbarang, muncul penjelasan bahwa tanah Pangangonan diduga merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kejelasan mengenai status kepemilikan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penyelesaian selanjutnya. Dengan demikian, proses penanganan persoalan tidak lagi hanya bertumpu pada asumsi atau pemahaman yang berkembang di masyarakat, tetapi harus didasarkan pada dokumen dan kepastian hukum aset pertanahan.
AWP Dorong Transparansi dan Kepastian Hukum
Ketua AWP DPD Kabupaten Tasikmalaya, Deni Nugraha, melalui kehadirannya dalam Musdes menunjukkan perhatian terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan tata kelola aset pemerintahan desa.
Menurutnya, persoalan yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu membutuhkan keterbukaan informasi, komunikasi antarpihak, serta langkah penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum.
Pengawalan publik diperlukan agar setiap tahapan penyelesaian berjalan transparan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Menunggu Penyelesaian Administrasi dan Kejelasan Status Aset
Musdes ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyelesaikan benang kusut persoalan tanah Pangangonan. Pemerintah desa bersama pihak terkait diharapkan segera melakukan penelusuran dokumen, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta memastikan status hukum dan riwayat penguasaan tanah tersebut.
Kendati telah muncul titik terang mengenai dugaan kepemilikan aset Pemerintah Provinsi, kepastian hukum tetap harus dibuktikan melalui dokumen resmi, termasuk pencatatan aset dan dokumen pertanahan yang sah.
Masyarakat pun berharap hasil Musdes tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah administratif dan hukum yang konkret.
Dengan adanya komunikasi dan keterbukaan antarpihak, penyelesaian persoalan tanah Pangangonan diharapkan dapat segera menemukan kepastian, sehingga tidak terus menjadi polemik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
(Tim Redaksi)
About the Author
